Two-State Solution dan Arah Navigasi Polugri Indonesia dalam Konflik Israel-Palestina

Indonesia konsisten mendorong terwujudnya perdamaian dunia, salah satunya pada konflik Israel-Palestina. Di berbagai forum internasional, Indonesia getol menyuarakan penghentian kekerasan oleh Israel, gencatan senjata, dan pengakuan terhadap hak serta kedaulatan Palestina.

Salah satu momen penting yang mempertegas posisi Indonesia dalam membela Palestina adalah di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations General Assembly (UNGA).

Edisi UNGA ke-80 yang digelar di Markas Umum PBB pada 23-29 September 2025 lalu terasa spesial. Saat itu, Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kepala negara yang berpidato di agenda tahunan tersebut dan mendapatkan giliran ke-3 setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat untuk menyampaikan orasinya.

Prabowo menjadi Presiden RI pertama setelah 10 tahun yang hadir langsung dalam Sidang Umum PBB. Kehadirannya dianggap membuktikan posisi Indonesia yang makin diperhitungkan di kancah dunia. Menariknya, pidato Prabowo juga mendapatkan pujian dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Salah satu hal yang ia soroti dalam pidatonya adalah konflik Israel-Palestina. Prabowo dengan tegas menyampaikan bahwa Indonesia mendukung penuh implementasi two-state solution sebagai solusi untuk menghentikan konflik berkepanjangan tersebut.

Lalu, bagaimana posisi diplomatik Indonesia jika dilihat dari pidato Prabowo saat Sidang Umum PBB tersebut?

Arah Navigasi Polugri Indonesia dalam Konflik Israel-Palestina

Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ), Winda Eka Pahla Ayuningtyas, menerangkan jika kebijakan politik luar negeri (polugri) Indonesia tetap mengacu pada konsep bebas aktif. Dukungan untuk Palestina juga sesuai dengan amanat konstitusi untuk menentang penjajahan.

Pidato Presiden dalam Sidang Umum PBB juga menyinggung secara eskplisit terkait penderitaan rakyat Palestina dengan pengalaman pahit Indonesia saat dijajah dahulu.

“Dengan demikian, pidato tersebut tidak hanya mengulangi posisi kebijakan, tetapi juga membingkainya sebagai bagian dari narasi perjuangan dan identitas nasional Indonesia,” jelas Winda pada GNFI.

Lebih lanjut,...