Mengenal hak veto PBB: Kewenangan istimewa 5 negara besar

Jakarta (ANTARA) - Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-80 yang digelar di New York, Selasa (23/9), ikut mengingatkan publik pada peran penting lembaga internasional tersebut dalam menjaga perdamaian dunia.

Di balik dinamika sidang yang dihadiri hampir seluruh negara, ada satu istilah yang sering muncul dan kerap menimbulkan rasa penasaran, yakni hak veto. Hak ini bukan hanya simbol kekuasaan di tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam banyak keputusan global.

Lantas, apa sebenarnya hak veto PBB? Simak ulasannya berikut ini, berdasarkan informasi yang telah dihimpun dari berbagai sumber.

Baca juga: PBB gelar KTT untuk dorong reformasi keuangan

Mengenal hak veto PBB

Hak veto berasal dari istilah Latin veto yang berarti “saya melarang.” Dalam ranah politik maupun pemerintahan, hak veto dipahami sebagai kewenangan khusus yang memberi hak bagi individu atau lembaga tertentu untuk menolak atau membatalkan sebuah keputusan, meskipun keputusan tersebut telah mendapat persetujuan mayoritas.

Istilah ini kerap dikaitkan dengan dominasi negara-negara besar dalam organisasi internasional, salah satunya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di Dewan Keamanan PBB, lima anggota tetap yakni Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, dan Inggris memegang hak veto. Dengan kewenangan ini, mereka dapat membatalkan sebuah resolusi, berapa pun jumlah negara lain yang memberikan dukungan.

Dalam praktik hubungan internasional maupun tata pemerintahan, hak veto biasanya dipakai untuk menggambarkan kekuasaan seorang presiden atau lembaga legislatif dalam menolak rancangan undang-undang atau keputusan tertentu.

Misalnya, Presiden Amerika Serikat memiliki hak veto yang bisa menghentikan sebuah legislasi agar tidak disahkan menjadi undang-undang. Secara lebih luas, hak veto berfungsi sebagai mekanisme pengendali dan penyeimbang dalam sebuah sistem pemerintahan atau organisasi global.

Namun, di sisi lain, kewenangan ini kerap menuai kritik karena dianggap memperlambat bahkan menghalangi pengambilan keputusan penting yang berdampak pada kepentingan dunia.

Baca juga: Baca Seluruh Artikel