KPK soal LHKPN WNA yang Jadi Direksi BUMN: Kami Lihat Statusnya

KPK angkat bicara terkait peluang bagi ekspatriat atau warga negara asing untuk memimpin perusahaan pelat merah di Indonesia.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut KPK akan mengecek status ekspatriat yang menduduki kursi direksi BUMN apakah penyelenggara negara atau tidak. Hal itu untuk menentukan statusnya dalam pelaporan LHKPN.

"Nanti kami akan melihat statusnya di organisasi tersebut terhadap pihak-pihak yang ditunjuk, ditugaskan sebagai jajaran direksi, apakah statusnya juga sebagai penyelenggara negar...