Indonesia jadi anggota Dewan Badan Pos PBB, apa saja tugas-fungsinya?

Jakarta (ANTARA) - Indonesia terpilih kembali duduk sebagai anggota dewan yang ada pada Badan Pos Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Universal Postal Union (UPU) untuk periode 2025-2029 dalam Kongres Pos Universal ke-28 organisasi tersebut di Dubai, Persatuan Emirat Arab (UEA), Sabtu (20/9).

Badan Pos PBB bertanggung jawab terhadap layanan pos dunia, serta merupakan forum utama kerja sama internasional sektor pos untuk memastikan tersedianya jejaring universal yang menyediakan produk dan layanan terbaru.

Badan Pos PBB berdiri sejak tahun 1874 dengan kantor pusatnya berada di ibukota Swiss, Bern. Badan Pos PBB menjadi organisasi internasional tertua kedua di dunia dan menjadi badan khusus PBB sejak Juli 1948. Indonesia pun telah menjadi anggota Badan Pos PBB sejak 1 Mei 1877.

Dengan terpilihnya Indonesia menjadi anggota dewan pada Badan Pos PBB membawa manfaat pada sejumlah aspek, di antaranya menguatkan sektor layanan pos dan logistik nasional; dan memperkuat layanan pengiriman barang dari dan ke luar negeri.

Kemudian, mendorong produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia menembus pasar luar negeri; terlibat menentukan arah kebijakan layanan pos dan logistik dunia; serta memperoleh akses terhadap pengembangan ekosistem layanan pos dan logistik.

Baca juga: Mengenal hak veto PBB: Kewenangan istimewa 5 negara besar

Tugas dan fungsi Badan Pos PBB

Badan Pos PBB berfungsi untuk pertukaran layanan pos antarnegara, serta mendorong pengorganisasian dan peningkatan layanan pos serta pengembangan kolaborasi internasional di sektor pos, sebagaimana dilansir perpustakaan daring PBB (The United Nations iLibrary).

Adapun mengutip situs resmi Badan Pos PBB, organisasi ini bertugas untuk menjalankan peran sebagai penasihat, penengah, dan penghubung, dan memberikan berbagai bentuk bantuan teknis pos jika diperlukan.

Organisasi ini menetapkan pula aturan untuk pertukaran surat internasional dan membuat rekomendasi untuk merangsang pertumbuhan volume surat, paket, dan layanan keuangan serta meningkatkan kualitas layanan bagi pengguna layanan pos di seluruh dunia.

Sementara dilansir situs resmi Pos Indonesia, Badan Pos PBB dibentuk untuk mendorong perkembangan layanan pos universal berkualitas y...